www.AlvinAdam.com

Berita 24 Sulawesi Selatan

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Surat Tugas Partai Demokrat ke IYL-Cakka Dinilai Melanggar Kode Etik, Terancam Dicabut?

Posted by On 05.25

Surat Tugas Partai Demokrat ke IYL-Cakka Dinilai Melanggar Kode Etik, Terancam Dicabut?

Pilgub Sulsel 2018

Surat Tugas Partai Demokrat ke IYL-Cakka Dinilai Melanggar Kode Etik, Terancam Dicabut?

Surat tugas yang diperoleh pasangan Ichsan Yasin Limpo dan Andi Mudzakkar (IYL-Cakka) dari Partai Demokrat terancam dicabut.

Surat Tugas Partai Demokrat ke IYL-Cakka Dinilai Melanggar Kode Etik, Terancam Dicabut?tribun-timur/sanovra-jrIchsan Yasin Limpo dan Andi Mudzakkar didampingi istri Hajjah Novita Madonza Amu berdiri berdampingan Ichsan, dan Hajjah Andi Tendri Karta salam Punggawa usai deklarasi pasangan maju di Pilgub Sulsel 2018 di CCC Makassar, Sabtu (29/7/2017) siang. berdiri disamping Andi Mudzakkar.

TRIBUN-TIMUR.CO M, MAKASSAR-- Surat tugas yang diperoleh pasangan Ichsan Yasin Limpo dan Andi Mudzakkar (IYL-Cakka) dari Partai Demokrat terancam dicabut.

Pasalnya surat tugas itu diduga melanggar kode etik partai, lantaran diterbitkan dengan tanda tangan tunggal Sekjen Hinca Panjaitan tanpa berkoordinasi dengan Majelis Tinggi maupun Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Nanti kita lihat sifatnya surat tugas itu, kalau dia mengganggu bisa saja dicabut," kata Ketua Komisi Pengawas DPP Demokrat, Ahmad Yahya via rilis Jubir Bro Rivai, Achmad Shabir, Sabtu (4/11/2017).

Mengganggu yang dimaksud antara lain berpotensi mencoreng nama baik dan citra Partai Demokrat. Mengingat surat tugas menuai kontroversi di internal kader maupun publik.

"Andai kata seperti itu (temuannya.red), kebijakannya ada di ketua umum (SBY). Komisi pengawas hanya akan memberikan rekomendasi kepada dewan kehormatan, nanti dewan kehormatan memberi keputusan dengan berkordinasi dengan pihak-pihak terkait," ulas Yahya.

Ketua Dewan Kehormatan DPP Demokrat saat ini adalah Amir Syamsuddin yang juga merangkap Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Dugaan pelanggaran yang dilakukan Hinca, lanjutnya, adalah menerbitkan surat tugas yang notabene belum memiliki dasar aturan, baik dalam AD/ART, peraturan organisasi, dan kode etik partai, termasuk dalam intruksi-intruksi ketua umum yang telah dipublikasikan kepada semua kader.

SBY menerapkan sistem check and balance melalui pendirian Dewan Kehormatan dan Komisi Pengawas guna menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh oknum kader yang memanfaatkan posisi dan jabatannya.

"Jadi tidak ada satu orang kader pun yang bisa sewenang-wenang begitu. Sekjen saja diperiksa, karena memang sistem itu lahir dari pemikiran demokratis dan kepatuhan hukum Bapak SBY," imbuh Yahya.(*)

  • < /li>
Penulis: Abdul Azis Editor: Ardy Muchlis Ikuti kami di Oknum Guru Terekam Kamera Beraksi Asusila di Kelas, Fakta di Baliknya Menghebohkan! Sumber: Tribun Makassar

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »