www.AlvinAdam.com

Berita 24 Sulawesi Selatan

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Aroma dangdut dan politik dalam perayaan Hari Buruh 2018

Posted by On 04.40

Aroma dangdut dan politik dalam perayaan Hari Buruh 2018

Sejumlah buruh yang tergabung dalam Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) berunjuk rasa memperingati Hari Buruh se-Dunia 1 Mei (May day) di Bundaran Tugu Adipura Bandar Lampung, Lampung, Selasa (1/5/2018).
Sejumlah buruh yang tergabung dalam Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) berunjuk rasa memperingati Hari Buruh se-Dunia 1 Mei (May day) di Bundaran Tugu Adipura Bandar Lampung, Lampung, Selasa (1/5/2018). | Ardiansyah /ANTARAFOTO

Ada beragam cara merayakan Hari Buruh 2018. Beberapa menyebut tema perayaan untuk tahun ini dengan sebutan "May Day is Fun Day" (Hari Buruh adalah Hari yang Menyenangkan).

Kawan-kawan buruh di Banyumas, Jawa Tengah, mis alnya, mereka memilih merayakan Hari Buruh tahun ini dengan mengikuti senam massal, doa bersama, pemeriksaan gula daerah dan pap smear gratis, hingga layanan perpanjangan surat izin mengemudi (SIM) A dan C.

Kegiatan yang dimotori Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Banyumas itu berlangsung di halaman kantor DInas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Banyumas di Purwokerto, Jawa Tengah.

Di Tangerang, ratusan buruh dari berbagai organisasi berkumpul di Alun-alun Ahmad Yani, Tangerang, untuk menikmati berbagai acara hiburan mulai dari pembagian hadiah sampai pertunjukan musik dangdut yang digelar di panggung utama.

"Kami ingin membuktikan bahwa buruh tidak hanya bisa turun ke jalan untuk demo, tapi juga bisa dengan cara seperti ini," kata Ketua Panitia Perayaan Hari Buruh Kota Tangerang, Siswanto Sujatno, dalam ANTARA, Selasa (1/5/2018).

Di Jakarta, beberapa anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) bahkan sibuk memunguti sampah di sela-sela aksi peringatan Hari Buruh Internasional 2018 yang diikuti puluhan ribu buruh dari penjuru Jakarta.

"Inisiatif sendiri saja supaya tidak ada sampah di jalan," tutur Gunawan Inzaghi, salah satu anggota FSPMI PUK PT Kiriu Indonesia.

Para buruh yang memilih untuk tidak berteriak di jalanan ini bukan tak punya tuntutan. Mereka juga punya sederetan keinginan yang berharap tak hanya didengar, tapi juga dikabulkan.

Siswanto di Tangerang contohnya. Dia berharap pemerintah mau merevisi kembali izin mempekerjakan tenaga asing di Indonesia.

"Kami ingin tenaga kerja asing itu khusus yang skill (ahli) saja, kalau yang tidak skill tidak usah tenaga asing. Seperti misalnya tukang batu, itu kan orang Indonesia bisa mengerjakannya," ucapnya.

Haris di Banyumas juga punya tuntutan lain. Dirinya berharap pemerintah menyetarakan jaminan kesejahteraan untuk buruh yang disedia kan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan.

Sebab menurutnya, jangkauan dua asuransi di setiap perusahaan berbeda-beda, sehingga tidak semua buruh bisa ikut program tersebut.

"Bagi buruh nonperusahaan, banyak yang belum menjadi peserta BPJS karena mereka tidak mampu. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri juga belum mampu, apalagi untuk melindungi dirinya sendiri," jelas Haris.

Ribuan buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) di Palembang, Sulawesi Selatan, menyampaikan tuntutan penghapusan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dengan aksi teatrikal di halaman Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera).

Bagi mereka, PP yang ditandatangani Presiden Joko "Jokowi" Widodo, tiga tahun silam itu, adalah penyebab mengapa buruh masih diupah dengan sangat murah di Indonesia.

Ada juga serikat buruh yang menyampaikan penolakan revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat, Roy Jinto, menganggap revisi tersebut hanya merugikan hak-hak kaum buruh.

"Alasannya, revisi UU No 13/2003 bisa membuat kaum buruh terkena pengurangan pesangon, pengurangan hak mogok kerja," tutur Roy dalam aksi damai di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat.

Tunggangan politik

Aroma politik dalam perayaan Hari Buruh tentu tak terhindarkan. Dari beragam cara perayaan dan tuntutan, aksi 1 Mei ini juga diwarnai dengan deklarasi calon presiden 2019 "pilihan buruh", yakni Prabowo Subianto.

Deklarasi itu diumumkan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Dalam deklarasinya, KSPI meminta Prabowo untuk menandatangani kontrak politik terkait sepuluh tuntutan buruh dan rakyat (Sepultura) yang harus dipenuhi ketika benar terpilih nanti.

"Dukungan ini bukan bentuk politisasi, buruh merupakan warga negara dan tiap warga negara memiliki hak politik. Di seluruh dunia, serikat buruh selalu memberikan dukungan politik kepada calon yang memiliki platform sama," ucap Presiden KSPI, Said Iqbal, di depan Istana Merdeka, Jakarta.

Iqbal menjelaskan, di dalam Sepultura itu terdapat perjanjian upah layak bagi buruh, pelarangan buruh kasar dari luar negeri bekerja di Indonesia, pengangkatan tenaga dan guru honorer menjadi pegawai negeri, serta penyediaan perumahan berikut sarana transportasi murah.

Iqbal mungkin saja melanggar izin aksi turun ke jalan yang diberikan dalam rangka perayaan Hari Buruh 2018. Sebab, dalam izin yang diterbitkan Polda Metro Jaya itu dituliskan dengan jelas larangan deklarasi dukungan terhadap calon presiden atau penyampaian aksi politik dalam bentuk apapun.

Namun Iqbal berkelit, momentum hari ini adalah waktu yang tepat untuk menagih komitmen awal bakal calon presiden.

Pengamat politik, Asep Yusuf Warlan dalam Okezone.com menyayangkan adanya gerakan politik da lam aksi buruh hari ini.

Menurutnya, buruh seharusnya tetap berada pada posisi sebagai buruh. Jika sudah ada dukungan terhadap calon kepala daerah atau calon presiden, maka sudah tidak murni lagi gerakan buruh.

"Biarkan murni betul (May Day) penyampaian aspirasi pemerintah atau kepada pengusaha, kan bagus-bagus saja begitu," tukasnya.

Sumber: Google News | Berita 24 Sulsel

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »